PB dan Pemprov Kaltara Kembangkan Skema Pembangunan Lingkungan Hidup

TANJUNG SELOR–  Pemprov Kaltara bersama dengan Yayasan Prakarsa Borneo (PB) sedang mengkaji peluang Ecological Fiscal Transfer (EFT) atau Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE). Untuk ketiga kalinya, Bappeda-Litbang Kaltara bersama PB menggelar focus group discussion (FGD) pada Kamis (17/1/2019).

Dikatakan Direktur PB Muhammad Muhdar, konsep EFT telah dijalankan di beberapa negara seperti Brazil dan India. Dalam proses pengembangan lingkungan hidup di Kaltara, perlu ada indikator dalam mekanisme bantuan keuangan provinsi ke kabupaten/kota. “Ini merupakan skema pembangunan lingkungan hidup,” katanya.

Peran pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan kebijakan fiskal, khususnya EFT, penting untuk mendorong pembangunan lingkungan hidup di Kaltara. Termasuk eksistensi Gubernur Kaltara dalam isu lingkungan di beberapa pertemuan internasional. “Harus ada level kebijakan yang bisa dihubungkan di tingkat teknis menyelenggaraan (bantuan keuangan berbasis ekologis),” sebutnya.

Kepala Bappeda-Litbang Kaltara Datu Iqro Ramadhan berkomitmen menyelesaikan peluang kebijakan pemerintah daerah tersebut. Menurut informasi, di Indonesia belum ada kebijakan daerah soal EFT yang sudah dijalankan. “Kaltara bisa jadi yang pertama. Kami sangat mendorong ini bisa diselesaikan, kalau perlu tahun ini sudah ada Pergub (Peraturan Gubernur) terkait bantuan keuangan berbasis ekologi. Jika perlu ke depan kita usulkan jadi Perda (Peraturan Daerah),” terangnya.

Untuk diketahui, pemerintah daerah berperan penting dalam mengelola kebijakan lingkungan hidup. Terkait dana fiskal, terdapat Permendagri No 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Dalam alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dana tersebut harus mampu mengatasi kesenjangan fiskal.

Oleh sebab itu, skema bantuan keuangan didorong untuk dapat menjawab persoalan yang ada. Misalnya pencapaian kualitas sumber daya manusia dan kinerja pencapaian kualitas ekologis. “Jadi indikator kita jelas dalam memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota,” tegasnya.(*)

 

Sumber : http://korankaltara.com/kembangkan-skema-pembangunan-lingkungan-hidup/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *