Pemprov Kaltim Perlu Segera Membentuk dan Menetapkan Perda Desa Adat

SAMARINDA – Dalam konteks Kalimantan Timur, penataan desa adat diperlukan karena realitas sosialnya menunjukan hal tersebut sebagaimana diakui dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Kaltim. Secara spesifik, ketentuan mengenai penataan Desa Adat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Dalam salah satu ketentuan Permendagri tersebut diamanatkan pengaturan mengenai desa adat dengan Perda Provinsi.

Sebagai usaha memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan penyusunan peraturan daerah provinsi mengenai penataan desa adat, lembaga riset Prakarsa Borneo bersama Universitas Amsterdam dan Universitas Balikpapan, dengan dukungan International Development Law Organisation (IDLO) melalui program Towards Inclusive Natural Resources Management In Indonesia (TIRAM), menggelar Forum Grup Diskusi (FGD). Forum ini digelar di Hotel Midtown, Samarinda, Rabu (23/1/2019).

Diskusi ini dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah. Hadir pula tokoh masyarakat adat, akademisi, mahasiswa, LSM dan OPD terkait.

“Bagi Prakarsa Borneo, penyusunan rancangan peraturan daerah ini merupakan salah satu ikhtiar untuk memperkuat kedaulatan masyarakat adat terhadap wilayahnya, terutama ketika berhadapan dengan investasi yang cenderung eksploitatif dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat,” kata Mohamad Nasir, Manajer Program Lembaga Prakarsa Borneo Balikpapan. Ia menambahkan, desa adat adalah satu pintu masuk, selain skema lain seperti melalui Perda pengakuan dan perlindungan masyarat adat.

Ketua Dewan Nasional Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN), Olvy Octavianita T, mengatakan, saat ini di Kalimantan Timur masih belum ada desa adat, meskipun, UU Desa No. 6 tahun 2016 memang menyebutkan ada 2 jenis desa : Desa dan Desa Adat. “Tapi, berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdapat 841 desa atau kampung di Kaltim, dan belum ada yang berubah menjadi desa adat,” kata Olvy.

Karena itu, kata Olvy, perlu adanya penetapan Desa Adat di Kaltim. “Karena belum ada desa adatnya, jadi mungkin agak sulit menata yang belum ada. Dan dalam pertemuan tadi, banyak yang mengusulkan menjadi Raperda Penetapan Desa Adat karena di Kaltim sendiri belum ada desa adat.,” tegasnya.

Ia menambahkan, hal ini menjadi ruang baru bagi masyarakat adat di Kaltim agar wilayah adat bisa diakui dan dikelola sendiri oleh masyarakat adat. Regulasi yang ada sampai sejauh ini masih membuat masyarakat adat kesulitan untuk mengelola dan menentukan nasib masyarakat adat sendiri. “Sebagai contoh sejauh ini baru 1 komunitas adat yang diakui sebagai Masyarakat Hukum adat, yaitu komunitas adat Mului di Paser dan untuk sampai diakui harus melewati proses panjang dan masih belum ada kejelasan akan sebagian hutan adat Mului yang ‘diakui’ oleh Kehutanan,” ujarnya.

Dan tentu saja, kata Olvy, Ranperda Desa Adat ini bisa menjadi ruang baru bagi masyarakat adat agar hak masyarakat diakui dengan cara yang lebih mudah dan sederhana.

Antropolog senior Unmul, Dr Simon Devung mengatakan, pentingnya diadakan penataan masyarakat adat di Kaltim saat ini. “Saya pikir cukup penting dilakukan karena ini amanah peluang yang disediakan oleh peraturan perundangan. Dan di Kaltim cukup banyak desa asal yang mungkin ditetapkan dan ditata sistem pengelolaannya sebagai desa adat,” katanya.

Menurut Simon, desa adat memiliki karakteristik yang berbeda dari desa konvensional. “Jadi untuk penetapan dan pengelolaannya perlu ada pedoman. Dan pada tingkat provinsi perlu dalam bentuk Perda,” ujarnya.

Sejauh ini, menurut Simon, dengan pengaturan sistem pemerintahan desa RI pasca sistem Swapraja, semua desa adat sudah terintegrasi ke sistem pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundangan Pra UU No 6/2014. Dengan UU tersebut dan Permendagri No 2/2017, ada peluang untuk membentuk desa adat dengan sistem yang lebih sesuai dengan kultur dan sistem sosial masyarakat setempat. “Di Kaltim memang ada desa-desa yang memungkin untuk pola itu,” kata Simon.(*)

 

Sumber: http://kaltim.tribunnews.com/2019/01/24/pemprov-kaltim-perlu-segera-membentuk-dan-menetapkan-perda-desa-adat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *