Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemprov Kaltim Membentuk Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

SAMARINDA – Sebagai Provinsi yang mempunyai wilayah laut maka wajib bagi Kalimantan Timur menyusun Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Dengan adanya Perda ini maka akan mengatur ruang hidup masyarakat di pesisir, khususnya nelayan, masyarakat adat dan masyarakat perkotaan, termasuk juga aktifitas industri.

Hal ini disampaikan Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang, pada Forum Grup Diskusi (FGD) yang diselenggarakan lembaga penelitian Prakarsa Borneo di Midtown Hotel, Samarinda, Jumat (25/1/2019) lalu.

Menurut Rupang, Kaltim perlu segera menyusun Perda RZWP3K karena sesuai mandat Undang-undang. Ia menjelaskan, ada 3 Undang-undang yang mengamanatkan pembentukan Perda RZWP3K yaitu UU No 27 tahun 2007 Jo UU No 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

“Dampaknya banyak jika Perda ini diterbitkan diantaranya akan mengatur wilayah tangkap nelayan tradisional, mengatur kawasan pelestarian dan konservasi, jalur pelayaran, aktifitas industri (tambang, perkebunan, migas, perhutanaan), kawasan wisata, pengelolaan sumber daya alam, jalur bongkar muat kapal, dan beberapa hal lainnya yang mengatur hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

Menurut Rupang, pelaksanaan FGD yang dilaksanakan Prakarsa Borneo ini memberikan masukan baik, baik itu kajian hukum serta data dan fakta yang berkaitan dengan agenda perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan SDA dan keselamatan rakyat yang nantinya akan diusulkan dalam Raperda RZWP3K Kaltim.

“Jika perencanaannya ditetapkan dengan keliru akan berdampak pada rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti halnya rusaknya terumbu karang sebagai tempat ikan bernaung atau juga Padang Lamun sebagai makanan penyu. Belum lagi bagi masyarakt sepanjang pesisir Sangkulirang Mangkalihat terdapat bentang alam karst yang jika ditambang akan menganggu keseimbangan ekosistem di dua wilayah tersebut yakni Berau, khususnya Biduk-biduk dan Kutim,” terangnya lagi.

Rupang berharap, FGD Prakarsa Borneo ini usulan dari beberapa organisasi masyarakat sipil, akademisi serta komunitas nelayan dapat menjadi masukan sebagai penyusunan Raperda RZWP3K.

Pendapat lain disampaikan Hamsuri dari Jaringan Advokat Lingkungan Hidup sekaligus badan pengurus Koalisi Masyarakat Sipil. Menurutnya, Pemprov Kaltim perlu segera melakukan pengesahan Perda RZWP3K, karena akan menjadi dasar bagi kebijakan pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir dan laut. “Semua kebijakan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah di area pesisir dan laut serta pulau-pulai kecil mesti mengacu pada dokumen Perda RZWP3K ini nantinya,” kata https://viagrageneriquefr24.com Hamsuri.

Ia menambahkan, tujuan Perda ini sebagai basis legal bagi pemerintah, yang diharapkan dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi, dan wilayah tangkap nelayan tradisional.

“FGD dengan PB ini adalah sebagai media kontrol dan ruang kontribusi konstruktif dari masyarakat sipil Kaltim terhadap proses penyusunan Raperda RZWP3K, agar isu-isu strategis yang penting tetap menjadi perhatian tim penyusun. Nantinya dokumen masukan Koalisi Masyarakat Sipil ini bentuknya Policy Brief yang akan disampaikan secara resmi kepada Pokja RZWP3K sebagai tim penyusun,” ujarnya.

Mohamad Nasir, Manajer Program Lembaga Prakarsa Borneo mengatakan, pembahasan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada dasarnya adalah bagian dari ikhtiar untuk memberikan masukan atau saran terhadap proses penyusunan RZWP3K yang sedang dilakukan. Secara umum, ada dua hal yang dikritisi, yaitu terkait dengan prosedur dan substansi.

“Dari sisi prosedur, Koalisi Masyarakat Sipil belum mendapatkan informasi tentang KLHS yang merupakan dasar bagi penyusunan RZWP3K. Selain itu, Raperda yang ada tidak sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) yang sudah ditetapkan dalam Pergub Kalimantan Timur No. 13 Tahun 2016,” terangnya.

Ia menambahkan, ada beberapa muatan materi dalam RSWP-3-K Kaltim tidak diatur dalam Raperda RZWP-3-K Kaltim, misalnya soal permasalahan degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Sementara dari aspek substansi, Koalisi menilai Raperda yang ada belum mengintegrasikan antara RZWP3K denga RTRW provinsi dan kabupaten/kota. Padahal integrasi ini adalah amanat peraturan perundang-undangan. Demikian halnya dengan pertimbangan mitigasi bencana. Hal tersebut belum terlihat dalam Raperda RZWP-3-K Kalimantan Timur,” jelas Nasir.

Dalam konteks situasi seperti saat ini, lanjut dosen Uniba ini, mitigasi bencana adalah hal penting yang harus diakomodir dalam Raperda. Dalam RZWP3K Kaltim, ada muatan aturan tentang mitigasi bencana, tetapi hanya aturan yang bersifat umum. Tidak ada peta rawan bencana dan peta risiko bencana.(*)

 

Sumber: http://kaltim.tribunnews.com/2019/01/29/koalisi-masyarakat-sipil-desak-pemprov-kaltim-membentuk-perda-zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-kecil?page=all.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *