Lembaga Penelitian Prakarsa Borneo Beri Pelatihan Hukum Paralegal 3 Desa di Kukar

TENGGARONG – Masih ingat soal kasus seorang nenek 63 tahun yang dipenjara akibat mencuri dua batang pohon jati milik perhutani untuk dijadikan tempat tidur. Kasus ini terjadi tahun 2015 lalu. Dia adalah nenek Asyani yang divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 500 ribu subsider 1 hari hukuman percobaan.

Ada lagi seorang kasus nenek Minah yang kedapatan mencuri tiga buah kakao di sebuah perkebunan. Nenek Minah diganjar hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.

Kasus-kasus diatas menjadi contoh kecil kasus yang dialami masyarakat lokal sebagai korban eksploitasi sumber daya alam (SDA). Karena itu masyarakat perlu pendampingan paralegal dalam prosesnya.

Inilah yang dilakukan Lembaga Penelitian Prakarsa Borneo. Bekerjasama dengan the Moving Matters Research Group of the Department of Anthropology Faculty of Social Sciences, dan Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, dengan dukungan International Development Law Organisation (IDLO) melalui programTowards Inclusive Natural Resources Management In Indonesia (TIRAM), mengadakan pelatihan paralegal bagi LSM dan masyarakat yang dilaksanakan di Hotel Elty, Tenggarong, 18-19 Februari 2019.

Direktur Prakarsa Borneo M Muhdar menjelaskan, sebagai provinsi yang kaya akan sumberdaya alam, Kaltim dihadapkan pada persoalan akan adanya kepentingan yang berbeda dalam pemanfaatan sumber daya alam. Eskploitasi untuk kepentingan komersial pada satu sisi kerap berseberangan dengan keinginan untuk memanfaatkannya bagi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan industri skala besar, atau kepentingan upaya konservasi pada sisi yang lain.

“Pemerintah Daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota), dihadapkan pada tantangan untuk membangun suatu mekanisme pengelolaan yang mampu mengakomodasi kepentingan yang berbeda terhadap potensi sumber daya alam yang ada, termasuk dari kelompok LSM dan masyarakat adat/lokal,” kata Muhdar pada Tribun Kaltim.

Karena itu, kata Muhdar, untuk mengantisipasi terakomodirnya kepentingan masyarakat dalam proses kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, maka peran serta kelompok LSM dalam pendampingan masyarakat di bidang hukum sangat diperlukan, baik dalam proses advokasi peningkatan kapasitas masyarakat, mendorong perubahan kebijakan bersama masyarakat, hingga pada proses pendampingan kasus hukum yang kerapkali menimpa masyarakat yang berupaya memperjuangkan hak-haknya atas sumber daya alam yang terenggut darinya.

“Kelompok LSM dan masyarakat menjadi perhatian khusus dalam pendampingan karena posisi LSM dan masyarakat bisa dikatakan masih sangat lemah, terlihat dari beberapa kasus yang melibatkan LSM dan masyarakat sebagai korban eksploitasi SDA. Seperti kasus seorang nenek yang dipenjara akibat mencuri kayu dan coklat dari sebuah perkebunan, sehingga perlu pendampingan paralegal dalam prosesnya,” jelas Muhdar.

Sementara itu, Manajer Program TIRAM, Mohammad Nasir menjelaskan, peserta pelatihan Paralegal di Tenggarong ini dari masyarakat Desa Lamin Telihan, Lamin Pulut, Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan dan perwakilan beberapa Organisasi seperti PDKT di Kukar. “Jumlah peserta sebanyak 20 orang,” katanya.
Adapun materi yang diajarkan diantaranya pengantar hukum Indonesia, pengantar ilmu hukum, pengantar hukum dasar, laporan kasus, dan praktek lapangan dengan membuat simulasi kasus.

Ia menjelaskan, dari hasil pelatihan tersebut terlahir Tim Koalisi Paralegal Lamin Pulut, Lamin Telihan dan Teluk Bingkai dengan singkatan Tim KAPAL, yang dikoordinir oleh John Martin, perwakilan masyarakat yang ikut pelatihan dari Lamin Telihan. “Tim KAPAL akan menindaklanjuti beberapa persoalan di desa khususnya tiga desa tersebut. Seperti persoalan minimnya data tentang verifikasi dan identifikasi lahan terkait rencana plasma, masyarakat yang akan diusulkan mendapatkan plasma, pada konsesi izin perkebunan sawit perusahaan, dan membantu desa dalam hal menyuarakan terbentuknya tim perwakilan desa,” tutupnya. (*)

 

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Lembaga Penelitian Prakarsa Borneo Beri Pelatihan Hukum Paralegal 3 Desa di Kukar, http://kaltim.tribunnews.com/2019/02/21/lembaga-penelitian-prakarsa-borneo-beri-pelatihan-hukum-paralegal-3-desa-di-kukar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *