Masyarakat Kukar Terus Dorong Disahkannya Perbup tentang Masyarakat Hukum Adat

TENGGARONG – Lembaga riset Prakarsa Borneo menggelar konsultasi publik, berkenaan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Forum diskusi ini digelar di Hotel Singgasana (Elty) Tenggarong, Kukar, Kamis (25/4/2019), dan dihadiri Pemkab Kukar, masyarakat adat kecamatan Kenohan, dan perwakilan masyarakat adat Desa Lamin Telihan, Desa Lamin Pulut dan Desa Teluk Bingkai.

“Prakarsa Borneo berinisiatif untuk mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi, dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata perwakilan dari Prakarsa Borneo, Mohammad Nasir.

Sebagai informasi, Rancangan Peraturan Bupati tersebut telah direvisi berdasarkan masukan dalam pembahasan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Januari 2019 lalu

Nasir menambahkan, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tersebut merupakan salah satu implementasi kerjasama Prakarsa Borneo dengan Fakultas Hukum Universitas Balikpapan (Uniba) dan the Moving Matters Research Group of the Department of Anthropology Faculty of Social Sciences, University of Amsterdam, melalui program Towards Inclusive Natural Resources Management In Indonesia (TIRAM).

Ia memaparkan, persoalan di masyarakat hukum adat saat ini masih sangat kuat, namun tidak didukung oleh peraturan resmi yang ada. “Kebanyakan hanya aturan di tingkat adat, tapi belum diakui secara hukum formal. Untuk itu PB mendorong lahirnya perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat di Kukar, dimana cukup banyak potensi wilayah kelola masyarakat hukum adat di Kukar,” jelasnya.

Sementara itu, penyusun Draft Raperbup Kukar, Rahmawati Al Hidayah menjelaskan, proses penyusunan raperbup telah dilakukan sejak awal tahun, sebagai follow up riset yang dilakukan Prakarsa Borneo dan IDLO tahun lalu, tentang perlindungan masyarakat hukum adat di Kaltim, khususnya di kabuaten Paser dan Kukar.

“Pemkab Kukar menyambut baik untuk membuat Perbup mengingat masalah masyarakat hukum adat di Kukar bukanlah masalah baru, namun telah lama terjadi,” kata Rahmawati. Secara regulasi, lanjutnya, dasar pembuatan Perbup adalah Permendagri 52 Tahun 2014 dan Perda Provinsi 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kaltim.

“Perbup ini akan menjadi pedoman pelaksanaan prosedur atau tahap pengakuan sebagaimana diatur dua regulasi tersebut yaitu identifikasi, verifikasi dan penetapan MHA di Kukar,” ujarnya.

Ada 5 aspek menurut Rahmawati yang akan diidentifikasi dan diverifikasi yaitu aspek harta dan benda adat, aspek kesejarahan, aspek wilayah adat, aspek hukum adat dan kelembagaan adat. “Dalam konsultasi publik kali ini yang merupakan diskusi kedua setelah FGD pertama di bulan Januari lalu, tim banyak mendapat masukan dari seluruh peserta yang berasal dari kalangan masyarakat adat, instansi dan LSM yang fokus dalam isu masyarakat adat,” tambahnya. Ia berharap Raperbup ini dapat disahkan dan menjadi peraturan Bupati Kukar.(*)

 

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Masyarakat Kukar Terus Dorong Disahkannya Perbup tentang Masyarakat Hukum Adat, http://kaltim.tribunnews.com/2019/04/30/prakarsa-borneo-menggelar-konsultasi-publik-tentang-pengakuan-masyarakat-hukum-adat-di-kukar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *