Pemkab Paser Serius Perjuangkan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Muara Andeh

TANA PASER – Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), terus memperjuangkan keberadaan masyarakat adat Desa Muara Andeh, kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara pemerintah kabupaten Paser, dalam hal ini melali DPMD, dengan yayasan penelitian Prakarsa Borneo, terkait kerja sama pelaksanaan kegiatan identifikasi, verifikasi dan penetapan masyarakat hukum adat Muara Andeh. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan oleh Kepala DPMD Paser, Hulaimi, dan Direktur PB, Muhamad Muhdar, Senin (20/5/2019) di Kompleks Perkantoran Telaga Ungu, Jalan Kusuma Bangsa KM. 5 Tana Paser.

“Kami ada perjanjian kerjasama antar dinas PMD Kabupaten Paser melalui kepala dinas dengan Direktur Prakarsa Borneo. Pada intinya pernjanjian kerjasama itu adalah dalam proses untuk pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Muara Andeh,” kata Zulkarnaen Ottoluwa, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PMD Paser, Kamis (23/5/2019).

Ia menjelaskan, DPMD Kabupaten Paser, mempunyai program untuk peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa untuk membangun desa, salah satu kegiatannya itu terkait dengan masyarakat hukum adat. Tahun lalu sudah dilakukan identifikasi dan verifikasi untuk kampung Mului. Outputnya adalah surat keputusan Bupati. Dan untuk tahun ini, kata Zulkarnaen, sesuai arahan bupati, bahwa untuk masyarakat hukum adat yang memiliki potensi untuk dilakukan pendataan identifikasi yaitu di Muara Andeh, kecamatan Muara Samu.

“Untuk itu kami tidak menutup diri jika ada pihak-pihak yang konsen terhadap masyarakat hukum adat. Inilah alasan mengapa kami melakukan MoU dengan Prakarsa Borneo. Disitu juga diatur ruang lingkupnya terkait dengan identifikasi dan sampai pada penetapan masyarakat hukum adat tersebut. Batas waktu perjanjian itu selama enam bulan, mulai bulan Mei sampai dengan November 2019,” kata Zulkarnaen.

Ia menjelaskan, di dalam perjanjian ini ada kewajiban-kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. “Sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa itu akan kita lengkapi persyaratannya. Ada kurang lebih enam, misalnya nama komunitasnya apa, kemudian bagaimana kesejarahannya. Bagaimana dengan benda-benda adatnya, lembaga adatnya,” ujarnya.

Dalam enam bulan kedepan, lanjut Zulkarnaen, akan di-break down dan diproses identifikasi, kemudian diferivikasi tahapan yang sudah dilakukan kedua belah pihak. “Dan apabila sudah disimpulkan akan diumumkan ke Desa Muara Andeh dan juga di Kecamatan Muara Samu. Apabila ada yang keberatan terhadap tim identifikasi tersebut, kita beri waktu 30 hari, jika tidak ada yang keberatan terhadap proses tersebut, maka di akhir bulan November kemungkinan besar akan ditetapkan dengan menggunakan produk hukum daerah dalam bentuk surat keputusan,” jelasnya.

Mengapa surat keputusan yang akan menjadi produk hukumnya, kata Zulkarnaen, diasumsikan sementara ini, bahwa Desa Muara Andeh yang memiliki nilai potensi masyarakat hukum adat (MHA) berada di luar kawasan hutan lindung. “Sebab kalau di dalam kawasan (hutan lindung) itu harus ada peraturan daerah, tapi kalau di luar kawasan lindung cukup dengan menggunakan surat keputusan bupati. Ini adalah kewenangan pemerintah daerah,” katanya.

Ia menambahkan, apabila MHA ini statusnya akan menjadi hutan adat, maka ini adalah kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), untuk menetapkan MHA itu menjadi hutan adat. Dan apabila sudah ditetapkan menjadi hutan adat, maka bisa dilakukan intervensi untuk program-program terhadap MHA melalui skema perhutanan sosial. “Seperti itu arahnya kerjasama Pemkab Paser ini dengan Prakarsa Borneo. Kami ingin kedepannya bisa terealisasi MHA Muara Andeh menjadi Hutan Adat,” harapnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *