Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban Jadi Perhatian, Wapres JK Singgung Samarinda dan Konawe

SAMARINDA, PRAKARSA BORNEO – Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas lubang bekas tambang yang sempat menjadi polemik lantaran banyak memakan korban.

Rapat tersebut digelar di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Kalla mengatakan, banyak lahan bekas tambang yang tidak direklamasi sehingga banyak warga yang meninggal dunia lantaran terperosok ke dalam lubang-lubang tersebut.

Selain itu, hutan bekas tambang yang tak kembali ditanami menimbulkan banjir besar yang juga merugikan masyarakat.

“Akibatnya seperti yang saya katakan tadi, banjir kemarin saja yang paling banyak korbannya di Konawe (Sulawesi Tenggara) dan Samarinda (Kalimantan Timur). Semua daerah tambang akibat hutan dibabat. Kemudian tanah diambil, akhirnya begitu datang hujan keras banjir itu,” ujar Kalla usai rapat.

“Apa manfaat yang diperoleh dari tambang itu jauh lebih besar kerusakannya, korban rakyat daripada apa yang diperoleh. Begitu kan apa yang terjadi rakyat kecil kena, penambang yang ambil manfaat. Jadi harus ada sanksi karena merusak lingkungan,” ucap dia.

Karenanya, dalam rapat tersebut, Wapres menekankan pentingnya penegakan hukum kepada perusahaan tambang yang tidak mereklamasi lahan bekas pertambangan.

Kalla mengatakan, peraturan perundang-undangan secara tegas mengharuskan perusahaan mereklamasi lahan bekas tambang.

Menurut dia, kebanyakan perusahaan yang tak mereklamasi lahan bekas tambang ialah perusahaan kecil.

Perusahaan-perusahaan besar, kata Kalla, justru lebih patuh untuk mereklamasi lahan bekas tambang.

“Ini kadang-kadang ditinggalkan begitu saja, apa lagi yang tidak ada izinnya. Perusahaan-perusahaan (besar) justru lebih disiplin tapi tambang-tambang yg dikeluarkan izinnya oleh bupati ini yang paling banyak tidak terjadi,” ucap Kalla.

Korban di Samarinda sudah 35 orang

Kembali bertambahnya korban, setelah meninggalnya Ahmad Setiawan (10) dikolam eks galian tambang, menambah daftar hitam korban tambang di Samarinda.

Dari kejadian tersebut, beberapa pihak saling tunjuk soal siapa yang semestinya bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Dikutip dari pemberitaan sebelumnya oleh Tribunkaltim.co, Gubernur Kaltim Isran Noor angkat bicara.

Saat ditanyakan, apa langkah yang akan diambil Pemprov Kaltim untuk mencegah terjadinya korban susulan di kolam tambang, Gubernur Kaltim Isran Noor menanyakan kembali kepada awak media, yang mengeluarkan izin siapa.

“Yang mengeluarkan izin tambang siapa? Seolah-olah, kalau ada korban meninggal di kolam tambang itu gubernur yang bertanggungjawab karena mengeluarkan izin tambang di sana,” tutur Gubernur Kaltim Isran Noor.

“Yang keluarkan izin lokasi tambang di daerah kota siapa,” ulangnya lagi saat ditanya awak media, pada Senin (24/6/2019), pagi di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada.

Gubernur Kaltim Isran Noor juga menyampaikan bela sungkawa yang begitu mendalam atas jatuh korban di lubang tambang.

“Innaa Lillaahi wa innaaa ilaihi rooji’uun,” ujarnya.

Ditanyakan apakah sudah berkoordinasi dengan instansi level Pemprov Kaltim maupun Pemkot Samarinda, Gubernur Kaltim Isran Noor menyatakan mengapa persoalan ini ditanyakan ke Gubernur.

“Silahkan tanya kepada pihak yang mengeluarkan izin,” pungkasnya.

Dari pernyataan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menilai bahwa Gubernur Kaltim tidak paham dengan kewenangan dan kewajibannya sebagai orang nomor satu di Kaltim tersebut.

“Pernyataan Pak Isran itu menandakan ketidakpahaman beliau soal kewenangan. Memang benar yang dulunya mengeluarkan izin adalah kabupaten/kota. Tetap kewenangan bidang pertambangan itu telah diserahkan kepada provinsi secara atributif melalui UU 23/2014. Jadi soal menghukum pemegang IUP yang tidak taat reklamasi, mutlak ada ditangan gubernur. Itu yang tidak dipahami Pak Isran,” tandas dosen yang akrab disapa Castro itu, Senin (14/6/2019).

Castro mengungkapkan, bahwa Gubernur memiliki atribusi kewenangan dari UU untuk menindak pemegang IUP, yang telah membuat jatuhnya korban jiwa.

“Dia punya atribusi kewenangan dari UU untuk menindak pemegang IUP yang bandel. Termasuk mencabut IUP yang wilayah konsesinya menyebabkan hilangnya nyawa manusia karena kewajiban reklamasi yang tidak dijalankan,” ungkapnya.

“Dalam teori, yang bisa mencabut izin adalah pemberi izin. Tapi pengecualian terhadap kewenangan yang diberikan oleh UU secara atributif,” tambahnya.

Lanjut dia menjelaskan, bahwa apabila pihak yang bertanggungjawab dalam hal itu tidak bertindak sesuai ranahnya, maka kewenangannya dapat dicabut.

DPRD Kaltim juga bisa menggunakan hak interpelasinya untuk memanggil dan bertanya ke gubernur.

Utamanya soal mengapa kewenangan itu tidak dilaksanakan dengan baik, demi menjunjung rasa keadilan publik.

Apalagi kejadian tersebut terus terulang, hingga korban meninggal mencapai 35 orang.

Ia mengatakan, dalam konsepsi pengawasan secara vertikal, jika kewenanangan gubernur itu tidak dijalankan dengan baik, maka kewenangannya dapat di take over oleh pemerintah pusat.

Presiden dan kementerian terkait (ESDM dan KLHK) seharusnya turun tangan dan secara serius menyelesaikan kasus ini.

“Termasuk Presiden bisa memerintahkan Kapolda Kaltim melalui Kapolri untuk mengusut dengan serius peristiwa pidananya. Secara horizantal, DPRD Kaltim juga bisa menggunakan hak interpelasinya untuk memanggil dan bertanya ke gubernur. Namun mengapa kewenangan itu tidak dilaksanakan secara baik? Ini menyangkut rasa keadalian publik dan kejadian yang terus berulang,” jelasnya. (*)

 

Sumber: https://kaltim.tribunnews.com/2019/07/23/lubang-bekas-tambang-yang-makan-korbanjadi-perhatian-wapres-jk-singgung-samarinda-dan-konawe?page=all

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *