Gubernur Kaltim Isran Noor Ungkap Pembahasan dengan Komnas HAM soal Korban Kolam Tambang

SAMARINDA, PRAKARSA BORNEO – Kedatangan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menemui Gubernur Kaltim, Isran Noor dilaksanakan secara tertutup, pada Rabu (31/7/2019), di Ruang Tepian, Lantai Dua Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

Namun terungkap, salah satu pembahasannya soal upaya Gubernur Kaltim untuk menutup kolam tambang dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gubernur Kaltim, Isran Noor mengungkapkan, hal tersebut langsung disampaikan olehnya di hadapan seluruh komisioner Komnas HAM yang hadir.

Pada intinya, Isran menyatakan, upaya yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim saat ini adalah dengan mencoba masuk dalam APBD dalam upaya penutupan kolam-kolam tambang yang ada di seluruh Kaltim.

“Kedatangan Komnas HAM untuk melakukan diskusi pendalaman dan penelitian terkait konflik-konflik dan bencana yang menimpa anak-anak kita yang tenggelam di kolam-kolam tambang,” ujarnya saat diwawancara awak media usai melakukan pelantikan kepada 115 pejabat di lingkungan Pemprov Kaltara, di Lamin Etam, dihari yang sama, pukul 12.00 Wita.

“Sekaligus pula dalam pertemuan tersebut, kita menjelaskan soal apakah bisa kita mengajukan usulan pada APBD Provinsi Kaltim, kabupaten dan kota di Kaltim untuk digunakan melaksanakan penutupan kolam-kolam tambang. Sebab, biaya penutupannya itu yang cukup mahal. Semoga usulan kita itu dapat disetujui,” lanjutnya.

Namun melihat kedudukan APBD yang sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, Isran masih bertanya-tanya, apakah usulan yang diajukannya tersebut dapat disetujui.

Pasalnya, dibeberkan olehnya tidak mungkin dana untuk kepentingan masyarakat digunakan untuk menyelesaikan sisa-sisa kesalahan perusahaan tambang.

“Tidak mungkin dana untuk kepentingan masyarakat untuk pembangunan digunakan untuk melaksanakan penutupan kolam-kolam tambang,” paparnya sembari menjelaskan bahwa kolam-kolam tambang itu timbul dari aktivitas industri ekstraktif dari pihak swasta.

“Ini kan diakibatkan oleh pihak swasta. Yang punya kan pihak swasta,” lanjutnya lagi.

Ditanyakan apakah ada kemungkinan mendapatkan dana tersebut dari APBN, Isran mengungkapkan, seperti disampaikan sebelumnya, lubang tambang ini diakibatkan oleh aktivitas swasta.

Sehingga, apabila menggunakan dana pemerintah bisa menjadi temuan.

“Bisa jadi penyalahgunaan anggaran nanti,” tuturnya singkat.

Demikian pula, dibeberkan Isran, soal upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim dalam melakukan penyelesaian persoalan korban-korban di lubang tambang.

Upaya yang dilakukan namun belum berjalan secara maksimal dan tuntas hingga saat ini pun disampaikan pada pertemuan tersebut.

“Sudah kita jelaskan sebenar-benarnya tentang apa yang sudah kita lakukan. Meskipun, ada yang kita jalankan masih belum tuntas. Tapi itulah yang kita upayakan. Karena ini tetap tanggungjawab pemerintah, dan memang harus berbuat sesuatu. Saya juga menyampaikan secara pribadi merasa berduka dan berbelasungkawa,” paparnya.

Dijelaskan pula oleh Isran, ditinggalkannya lubang-lubang tambang tersebut akbibat anjloknya harga jual batubara pada tahun 2013-2014 lalu.

Dimana pada saat itu, dikatakan olehnya, banyak perusahaan tambang yang kolaps dan bangkrut.

Sehingga, lubang-lubang tambang tersebut belum sempat direklamasi dengan cara ditutup.

“Banyak perusahaan tambang yang bangkrut dan meninggalkan lubang-lubang tambang yang tidak terpelihara, tidak direklamasi dan tidak ditutup. Saat dicari orangnya sudah tidak ada lagi, susah dicari dan menghilang. Tapi ini tetap menjadi tanggung jawab kita,” pungkasnya.

Soal tudingan Komnas HAM kepada Pemrpov Kaltim soal adanya kelalaian pemerintah, Isran menegaskan, bahwa persoalan adanya kolam-kolam tambang ini bukan kesalahan Pemprov Kaltim.

Pasalnya, sejak tahun 2013 lalu, dibeberkannya, Pemprov Kaltim tidak pernah mengeluarkan izin pertambangan.

“Kalau ada korban di kolam tambang seolah-olah itu kesalahan Pemprov Kaltim. Padahal, Pemprov Kaltim tidak pernah mengeluarkan izin tambang sejak tahun 2013. Kolam-kolam tersebut juga ada dari tambang ilegal. Tapi, sejauh ini tidak ada korban timbul di kolam-kolam tambang ilegal. Itu sudah lumayan,” tutupnya. (*)

Sumber Berita: https://kaltim.tribunnews.com/2019/08/01/gubernur-kaltim-isran-noor-ungkap-pembahasan-dengan-komnas-ham-soal-korban-kolam-tambang?page=all

Sumber Foto:
https://cdn2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/gubernur-kaltim-isran-noor-di-samarinda.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *